Senin, 10 Maret 2025, Maret 10, 2025 WIB
Last Updated 2025-03-30T05:24:44Z
OpiniTrending

Analisa Ekonomi Kelas Menegah terhadap Penundaan Pelantikan CPNS dan PPPK

Penulis : Teguh Estro
(Direktur RESEI) 

Relasi Kabupaten PALI dan Kelas Menengah

Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) tengah menghadapi tantangan ekonomi yang serius, terutama terkait ketidakstabilan ekonomi kelas menengah. Mereka yang berpenghasilan dua juta keatas ini mengalami dilema dalam pilihan sikap ekonomi.

Salah satu pemicunya adalah penundaan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan pada tahun 2025, namun dipindahkan ke tahun 2026. Padahal, pelantikan ini diharapkan menjadi nafas baru bagi perputaran ekonomi lokal, mengingat kelas menengah merupakan tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian. 

Kelas menengah di Kabupaten PALI, seperti halnya di daerah lain, memegang peran krusial dalam konsumsi domestik. Mereka adalah kelompok yang paling aktif dalam belanja rumah tangga, investasi kecil-menengah, dan penggerak sektor riil. 

Seperti dikatakan oleh Joseph Stiglitz , peraih Nobel Ekonomi, "Ketika kelas menengah sekarat, ekonomi tidak bisa tumbuh. Mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya." Pernyataan ini relevan dengan situasi di Kabupaten PALI, di mana ketiadaan tambahan kelas menengah baru dapat menghambat penyegaran ekonomi.

Penundaan tersebut tidak hanya berdampak pada para calon pegawai, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Kelas menengah baru yang seharusnya terbentuk dari pelantikan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik. Tanpa tambahan tenaga kerja baru, daya beli masyarakat cenderung stagnan atau bahkan menurun.  

Selain itu, kebijakn efisiensi belanja pemerintah yang sedang dilakukan saat ini turut menghimpit daya beli kelas menengah. Pengurangan anggaran belanja pemerintah berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang bekerjasama sebagai rekanan pemerintah daerah. Hal ini semakin memperparah ketidakstabilan ekonomi kelas menengah di Kabupaten PALI.  

Ketidakstabilan kelas menengah bukanlah fenomena baru. Di berbagai negara, kelas menengah sering menjadi korban pertama dalam krisis ekonomi. Misalnya, di Amerika Serikat selama resesi 2008, kelas menengah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, yang berdampak pada melemahnya konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi (Pew Research Center, 2015).  

Di Indonesia sendiri, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya juga pernah mengalami guncangan serupa selama pandemi Covid-19. Kelas menengah, yang sebagian besar bekerja di sektor formal, terkena dampak PHK dan pengurangan gaji. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat (Sumber: Bank Indonesia, 2020).  

Di India, ketidakstabilan kelas menengah akibat pandemi juga memicu perlambatan ekonomi. Kelas menengah India, yang merupakan penggerak utama sektor ritel dan jasa, mengurangi pengeluaran secara signifikan. Hal ini berdampak pada penurunan pertumbuhan PDB India pada tahun 2020 (World Bank, 2021).  

Masih ada harapan

Untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi kelas menengah di Kabupaten PALI, diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya upaya diversifikasi ekonomi lokal perlu digalakkan. Kabupaten PALI dapat memanfaatkan potensi sektor pertanian, perkebunan, ekraf dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, ketergantungan pada belanja pemerintah dapat dikurangi, dan perekonomian menjadi lebih mandiri.  

----
Referensi:
1. Pew Research Center. (2015). The American Middle Class is Losing Ground.  
2. Bank Indonesia. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia.  
3. World Bank. (2011). India Economic Report.  



Teguh Indonesia

Tag Terpopuler